Biro Pemkam Papua

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada publikasi Papua Dalam Angka 2006, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Angka PDRB sektoral atas dasar harga berlaku tahun 2005 mencapai Rp. 43,63 triliun lebih, Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2004 yang tercatat sebesar Rp. 24,84 triliun. Sektor pertambangan dan penggalian adalah penyumbang besar terhadap total nilai PDRB yaitu sebesar Rp. 31,24 triliun lebih, sektor pertanian sebesar Rp. 4,55 triliun dan yang paling kecil adalah sektor listrik dan air minum sebesar Rp.72,47 miliar. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mencapai 71,61%, diikuti sektor pertanian 10,44% dan sektor lainnya kurang dari 5%.

Pendapatan perkapita regional provinsi Papua pada tahun 2005 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 20,309,364.15 dengan pertumbuhan sebesar 75,65% . Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp. 11,571,859.25.

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan regional perkapita provinsi Papua dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang signifikan. Meski demikian, patut dicatat bahwa peningkatan ini juga dipengaruhi oleh berkurangnya luas wilayah dan jumlah penduduk Papua setelah mengalami pembagian wilayah dengan provinsi Papua Barat. Pada tahun 2005, pendapatan perkapita Provinsi Papua atas dasar harga berlaku mencapai 20,3 jt. Sedangkan PDRB perkapita mencapai 23,2 jt. Pertambahan angka ini hampi mencapai 100% dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan PDRB atas dasar harga pasar yang meningkat dari 24,8 jt pada tahun 2004 menjadi 43,6 jt pada tahun 2005.

Pendapatan perkapita atas harga dasar konstan walaupun mengalami peningkatan, namun peningkatannya tidak seperti pada Pendapatan Regional Perkapita atas dasar harga berlaku. Demikian juga dengan laju PDRB Papua. Peningkatannya tidak terlalu signifikan. Bahkan beberapa angka mengalami penurunan, seperti penerimaan pajak tidak langsung (netto) yang mengalami penurunan dari 9,8 pada tahun 2004 menjadi 8,6 pada tahun 2005. Namun, secara umum, BPS mencatat PDRB pada sektor ini mengalami peningkatan yang tajam dari angka 13 pada tahun 2004 menjadi 40 pada tahun 2005.

Laju inflasi

Laju inflasi Kumulatif yang tercatat di kota Jayapura sejak tahun 2001 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2001, laju inflasi kumulatif kota Jayapura mencapai indeks 14. Pada tahun 2002 mencapai indeks 13,91. Namun pada tahun 2003 laju inflasi kumulatif kota Jayapura mencapai indeks 8,39. Tahun 2004 laju inflasi kumulatif tercatat 9,45 namun pada tahun 2005 tercatat 14,15. Pengaruh paling signifikan pada tahun 2001 dan 2005 terhadap laju inflasi Kota Jayapura terdapat pada sektor Transportasi dan Komunikasi. Sektor pendidikan, rekreasi dan olahraga juga memberikan pengaruh besa terhadap laju inflasi kota Jayapura pada tahun 2004 yang mencapai angka 37,36.

Angkatan Kerja

Angkatan kerja pada tahun 2005 sebanyak 942.516 orang. Angkatan kerja usia 25 - 29 tahun merupakan jumlah terbesar (139.010 orang). Sebagian besar pencari kerja ini tidak mendapatkan pendidikan formal yang mencapai 342.007 orang. Pencari kerja dengan pendidikan tertinggi SMU/sederajat sebanyak 36.631 orang sedangkan pencari kerja yang tamat pendidikan tinggi (D1-D4/Sarjana) sebanyak 33.449 orang. Jumlah pencari kerja ini terfokus di Kotamadya Jayapura (21.411), Kabupaten Jayapura (14.284) dan Kabupaten Mimika (16.953). Pencari kerja di kabupaten lainnya tidak mencapai 10.000 orang. Pencari kerja di Kabupaten Paniai merupakan angka terendah yang hanya mencapai 457 orang.

Investasi

Jumlah proyek PMDN terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 jumlah proyek yang diinvestasikan sebanyak 66 proyek dengan realisasi investasi sebesar Rp. 3.55 triliun, naik 16,78% dibanding tahun 2003 yang tercatat sebesar Rp. 3.04 triliun. Tenaga kerja yang diserap mencapai 33.216 orang, dimana sebanyak 33,097 orang adalah tenaga kerja asal Indonesia dan 119 orang tenaga kerja asing.

Jumlah proyek PMA sampai dengan akhir tahun 2004 mencapai 54 proyek dengan realisasi dana sebesar US$ 6.60 juta atau naik sebesar 2,33% dari tahun 2003 yang tercatat sebesar US$ 6,45 juta dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 16.786 orang dimana sebanyak 16,231 orang (96,69%) adalah tenaga kerja Indonesia. Bila dilihat PMA yang disetujui menurut sektor ekonomi maka sektor pertambangan memiliki investasi yang paling besar yaitu sebesar US$ 4,94 juta atau 74,76%, lalu jasa sebesar US$.1,16 miliar (17,65%).

Industri

Jumlah industri di Papua (Besar, Kecil dan Sedang) sebanyak 4.667 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh berbagai industri ini mencapai 50.253 orang. Dari seluruh industri di Papua, industri kecil berjumlah 2.915 unit usaha sedangkan industri besar dan sedang berjumlah 60 unit usaha. Sedangkan total nilai investasi sebesar 27,4 miliar dan nilai produksi indsutri-industri di Papua ini sebesar 1,8 miliar. Industri Besar & Menegah Agro, Hasil Hutan & Hasil Laut merupakan jenisjenis industri yang memiliki nilai investasi paling besar yang nilainya mencapai 24 miliar. Kota Jayapura dan Biak Numfor adalah kota yang memiliki unit industri paling banyak

Ekspor

Nilai eksport dari provinsi Papua pada tahun 2005 mencapai 2,66 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 1,07 triliun rupiah. Nilai eksport terbesar adalah ke negara Jepang yang mencapai total 6,03 miliar rupiah. Volume eksport tahun 2005 mencapai 10 juta ton. Volume eksport terbesar ditujukan ke Negara Taiwan yang mencapai 1,9 juta ton.

Impor

Volume import tahun 2005 sebesar 472 ribu ton. Hampir seluruh volume eksport dilakukan melalui pelabuhan Amamapare dengan nilai 69 Juta US$. Beberapa pelabuhan (laut dan udara) seperti Biak dan Jayapura tidak terlalu banyak melakukan aktivitas import.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Total nilai APBD Provinsi Papua tahun 2005 sebesar Rp. 773.874,715.000. Alokasi terbesar APBD Papua tahun 2005 diberikan kepada sektor Kesehatan yang mencapai 124 miliar dan sektor pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 176.689.756.000. Sektor pendidikan yang juga menjadi prioritas Otonomi Khusus hanya mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp 62,6 miliar. Padahal jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana pendidikan merupakan salah satu alat ukurnya, Provinsi Papua tergolong tertinggal dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia, terutama di kawasan barat. Hasil studi UNDP, BPS dan Bappenas (lihat Indonesia Human Development Report, 2004), secara nasional menempatkan IPM Papua pada posisi ke-29, atau ranking ke-2 dari belakang, hanya mengalahkan NTB yang berada pada ranking terakhir (30). Ironisnya, sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, IPM Papua justru lebih buruk dari daerah miskin seperti NTT (28) dan Sulawesi Tenggara (26). Parahnya lagi, IPM Papua mundur empat langkah dibanding ranking tahun 1999 (25). Melihat kondisi rendahnya Papua, tampaknya bisa diterima jika dilihat dari bagaimana komitmen pemerintah provinsi Papua dalam mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBD yang hanya mencapai 62,2 miliar.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Umum (DAU) provinsi Papua pada tahun 2006 sebesar 810 Miliar Rupiah. Total DAU untuk seluruh Provinsi Papua, temasuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua mencapai 7,2 Triliun Rupiah. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten di Provinsi Papua yang mendapatkan DAU terbesar (534 Miliar) sedangkan Kabupaten Supiori mendapatkan alokasi terkecil, sejumlah 163,8 Miliar.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor-sektor pendidikan dan kesehatan di tiap Kabupaten dan Kota di Papua mencapai 148 miliar (Pendidikan) dan 151 miliar (Kesehatan). Kabupaten-kabupaten pemekaran mendapatkan alokasi DAK yang cukup besar, terutama untuk membangun sarana dan prasarana fisik kesehatan, pendidikan dan prasarana Pemerintah. Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Supiori menerima alokasi DAK diatas 10 Miliar untuk sektor pendidikan dan kesehatan mengingat kedua kabupaten ini merupakan dua kabupaten yang prasarana pendidikan, kesehatan maupun infrastruktu pemerintahannya masih sangat minim.